Journal of Political Issues, diterbitkan oleh Universitas Bangka Belitung, sebagai sumber informasi dan komunikasi bagi para akademisi dan pemerhati ilmu politik, isu-isu pemerintahan, kebijakan publik di Indonesia dan Asia, Metodologi Ilmu Sosial. Tulisan yang dipublikasikan merupakan hasil penelitian, refleksi, dan kajian kritis aktual berkenaan dengan tema-tema ilmu pemerintahan, sosial, dan politik. Publikasi jurnal ini mencakup artikel, catatan penelitian, pemberitahuan tentang konferensi, lokakarya dan seminar, serta resensi buku. Jurnal Isu-Isu Politik diterbitkan pada bulan Juli dan Desember setiap tahun dan pertama kali terbit pada bulan Juli 2019. Jurnal ini merupakan Jurnal Multidisiplin yang berfokus pada kajian Isu-isu Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Desentralisasi, Partai Politik, Pemilihan Umum Nasional dan Lokal, Gerakan Masyarakat Sipil, Politik dan Keamanan Internasional, Politik dan Identitas Gender, Demokrasi, Kewarganegaraan dan Manajemen Publik, serta Kesejahteraan Masyarakat.
Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial-Share Alike (CC BY-NC-SA). Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan (misalnya, mengirimnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam bentuk buku), dengan pengakuan atas publikasi awal di jurnal ini. Setiap publikasi (cetak/elektronik) bersifat terbuka untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan yang disebutkan di atas, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta.
Politik Kewargaan Dimensi Hak bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia
Penghayat kepercayaan merupakan bentuk kepercayaan yang berakar dan bersumber dari kepercayaan lokal dan masih dilestarikan oleh penduduk setempat. Hingga tahun 2024, jumlah penghayat kepercayaan mencapai 98.822 Jiwa atau 0,003% dari total penduduk. Di Indonesia, penghayat kepercayaan masih menghadapi keterbatasan dalam pengakuan hukum dan pemenuhan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai pengakuan hukum dan hak penghayat kepercayaan, bentuk diskriminasi dalam implementasi putusan MK serta mengidentifikasi penyebab implementasi Putusan MK masih terkendala. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dokumen pemerintah terkait pengakuan status hukum bagi penghayat kepercayaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 merupakan perwujudan pemberian dimensi hak sipil, namun implementasi hak tersebut dalam praktiknya masih mengalami kendali yang menghambat pemenuhan hak sosial bagi penghayat kepercayaan. Adapun diskriminasi masih terjadi dalam pencatatan kependudukan, akses pendidikan, dan pengurusan pemakaman. Diskriminasi tersebut dipengarui oleh faktor petugas administrasi yang kurang kompeten, belum terigregrasinya layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan, minimnya sosialisasi terkait Putusan MK kepada masyarakat, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap kekerasan dan tindakan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.
Hak Cipta (c) 2026 Yayang Firdianda Cantika, Tabah Maryanah
Kerja Sama Energi Hijau Amerika Serikat–Cina: Peluang dan Tantangan (2021–2024)
Kerja sama energi hijau antara Amerika Serikat dan Tiongkok muncul sebagai upaya strategis untuk menghadapi perubahan iklim global pada periode 2021–2024. Penelitian ini menelaah dinamika kerja sama tersebut, dengan menyoroti peluang sekaligus tantangan yang dihadapi kedua negara. Dengan menggunakan kerangka teori liberal interdependence, penelitian ini menerapkan metode kualitatif, di mana studi pustaka menjadi teknik utama pengumpulan data. Terlepas dari perbedaan geopolitik yang ada, kedua negara tetap mendorong pengembangan energi hijau di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden dan Xi Jinping. Peluang kerja sama muncul dari berbagai faktor, termasuk perubahan kepemimpinan, peningkatan dialog, respons positif, saling ketergantungan global, perjanjian formal, serta peran strategis Environmental Protection Agency (EPA). Bidang-bidang utama kerja sama mencakup investasi teknologi hijau, alih pengetahuan, dan penelitian kolaboratif. Namun, berbagai tantangan pada masa pemerintahan Biden tidak terelakkan dan terus berlanjut bahkan setelah pemerintahannya berakhir, akibat perbedaan kebijakan domestik dan prioritas yang berubah, kompetisi teknologi, serta ketegangan politik yang berkelanjutan. Kesulitan yang lebih besar diperkirakan akan muncul seiring kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan. Studi ini menyimpulkan bahwa kerja sama energi hijau antara dua kekuatan ekonomi besar ini sangat penting bagi transisi energi global dan upaya mitigasi perubahan iklim; meskipun demikian, berbagai tantangan signifikan harus diatasi untuk mendorong tren positif dan mencapai kemajuan
Hak Cipta (c) 2026 Fini Aktalya, Alfajri Alfajri, Muhammad Arsy Ash Siddiqy
Ketahanan Kelembagaan Unit Kerja Presiden di Indonesia: Temuan Awal
Penelitian ini menganalisis dinamika dan ketahanan kelembagaan dalam berbagai delivery unit di Indonesia, seperti Unit Kerja Presiden, Kantor Staf Presiden, dan lainnya dalam konteks perbandingan lintas pemerintahan dengan kerangka deliverology atau praktik kerja Prime Minister Delivery Unit di Inggris. Berbeda dengan pendekatan jangka pendek berbasis gaya kepemimpinan dan kinerja, kajian ini menekankan pentingnya pelembagaan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara sistemik dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan delivery unit di Indonesia bersifat temporer, pragmatis, dan belum didukung oleh dasar hukum dan integrasi kelembagaan yang kuat. Faktor politik, personalisasi kepemimpinan, dan tumpang tindih kewenangan menjadi hambatan utama. Menggunakan studi kasus collective atau multiple dengan menganalisis secara komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun beberapa prinsip deliverology telah diadopsi seperti penggunaan target dan pemantauan kinerja, delivery unit belum mampu melembaga sebagai instrumen tata kelola jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat, desain kelembagaan yang adaptif, serta kepemimpinan profesional untuk memastikan keberlanjutan fungsi unit ini dalam pengawalan kebijakan prioritas nasional.
Hak Cipta (c) 2026 Sapto Setyo Nugroho, Dina Fadiyah, Laras Ayu Andini
Mengapa Kerja Sama Trilateral Gagal Membendung ISIS: Analisis Teori Kompleks Keamanan Regional
Penelitian ini menjelaskan mengapa kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina gagal menangani ancaman keamanan regional di Laut Sulu–Sulawesi. Posisi strategis kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh jaringan ISIS untuk memperluas pengaruh dan operasi mereka di Asia Tenggara, sehingga memperburuk tantangan keamanan di wilayah tiga perbatasan. Sebagai respons, ketiga negara membentuk kerja sama trilateral sebagai mekanisme untuk menekan aktivitas ISIS. Namun, perkembangan empiris menunjukkan bahwa operasi ISIS justru terus meningkat meskipun inisiatif tersebut telah dijalankan. Berlandaskan Regional Security Complex Theory (RSCT) dan menggunakan metode kualitatif deduktif, temuan penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor yang saling berkaitan yang menjelaskan kegagalan TCA dalam membendung ekspansi ISIS pada 2017–2019. Pertama, kedekatan geografis dan lemahnya pengawasan perbatasan maritim di Laut Sulu–Sulawesi memfasilitasi pergerakan foreign terrorist fighters, senjata, dan aliran dana, sehingga menciptakan kerentanan bersama yang tidak dikelola secara kolektif. Kedua, ketidakpercayaan antarnegeri, sensitivitas kedaulatan, dan perbedaan persepsi ancaman menghambat institusionalisasi mekanisme terkoordinasi seperti Joint Maritime Patrols, sehingga mencegah terbentuknya operasi yang kohesif. Ketiga, keterlibatan eksternal yang terbatas dan asimetris—khususnya dari Amerika Serikat—lebih menekankan dukungan teknis daripada penanganan akar permasalahan, yang pada akhirnya melemahkan otonomi dan koherensi respons regional.
Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan di Ogan Komering Ilir: Dari Sekuritisasi ke Tata Kelola Adaptif
Kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, terus menjadi tantangan lingkungan yang berkelanjutan. Studi ini meneliti kerja sama Indonesia–Korea Selatan melalui Korea–Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC), yang didirikan sebagai respons terhadap sekuritisasi kebakaran hutan dan telah berkembang menjadi model tata kelola adaptif. Dengan meneliti KIFC, artikel ini menunjukkan bahwa sekuritisasi memungkinkan kerja sama internasional dan pengendalian teknis, namun secara bersamaan membatasi tata kelola adaptif yang lebih dalam yang dibutuhkan untuk mengatasi pendorong kebakaran hutan. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini meneliti inisiatif KIFC dari tahun 2015 hingga 2024, dengan cara menganalisis dokumen, meninjau kebijakan, dan observasi lapangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun KIFC memperkenalkan sistem pemantauan canggih dan teknologi peringatan dini, ketergantungan ekonomi lokal pada pembukaan lahan dan tata kelola yang terfragmentasi tetap menjadi hambatan yang signifikan. Studi ini berpendapat bahwa KIFC telah berhasil secara teknis tetapi menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah struktural yang lebih dalam. Keberhasilan kerja sama ini bergantung pada keselarasan solusi teknis eksternal dengan realitas sosial-ekonomi lokal dan penebangan hutan berbasis komunitas. Studi ini berkontribusi pada dalam menjelaskan bagaimana kerja sama internasional dapat menjembatani kesenjangan antara sekuritisasi dan tata kelola adaptif, menawarkan pelajaran untuk tata kelola lingkungan berkelanjutan di masa depan di Indonesia dan di luar negeri.
Hak Cipta (c) 2026 Ferdiansyah Rivai, Bagaskara Sagita Wijaya, Syuryansyah Syuryansyah, Syuryansyah, Ridha Amalia
Menavigasi Politik Maritim: Tinjauan Sistematis dan Pemetaan Bibliometrik
Kemaritiman merupakan salah satu isu strategis dalam dinamika politik global kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah maritim telah menjelma menjadi ruang kekuasaan karena persaingan geopolitik global. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemetaan sistematis untuk mengidentifikasi perkembangan serta tren penelitian dominan dalam studi politik maritim. Dengan memanfaatkan data bibliografis dari basis data Scopus pada periode 2005–2025, penelitian ini menganalisis kumpulan artikel ilmiah yang membahas politik maritim. Data diolah menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk menghasilkan peta jejaring kata kunci, mengungkap hubungan antar-topik, serta menelusuri perkembangan konseptual. Hasil analisis menunjukkan lima kata kunci dominan yang membentuk inti diskursus, yaitu kebijakan kelautan, tata kelola, lingkungan laut, tata kelola laut, dan tata kelola kelautan. Tema-tema tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung secara erat dalam suatu jaringan konseptual yang menggambarkan lintasan perkembangan politik maritim selama dua dekade terakhir. Hubungan antar-topik ini mencerminkan integrasi antara kepentingan ekologis dan politik, yang membentuk model tata kelola baru bersifat lintas batas, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dari paradigma negara-sentris, menuju paradigma tata kelola, dan selanjutnya ke arah paradigma ekologi-politik yang mulai mengemuka. Dengan demikian, laut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ruang ekonomi atau teritorial, melainkan semakin diakui sebagai ruang politik yang kompleks dan dinamis.
Hak Cipta (c) 2026 Bahjatul Murtasidin, Sandy Pratama, Putra Pratama `Saputra
Tulisan ini akan mengkaji tentang politik pengelolaan air bersih sebuah tinjauan atas langkanya kualitas air bersih di Kampung Kedungringin Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Alasan penelitian ini dilakukan adalah karena terjadi persoalan di Kampung Kedungringin yakni tidak adanya akses terhadap air bersih baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Kedungringin seperti membangun sumur bor dengan bantuan dari para dermawan. Namun hal ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warga. Peran PDAM Tirta Bhasasi pun dalam hal ini belum mampu menjangkau wilayah Kampung Kedungringin karena Saluran Pipa Air Bersih jauh dari lokasi Kampung Kedungringin. Dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana upaya yang dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi dan Pemerintah Desa Sukaringin dalam memenuhi akses kebutuhan air bersih di Kampung kedungringin. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kampung Kedungringin belum terealisasi. Hal ini dikarenakan PDAM Tirta Bhagasasi dalam pembangunan saluran pipa air bersih baru sampai ke wilayah perumahan/cluster di Desa Sukaringin. Air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungringin karena PDAM Tirta Bhagasasi lebih memprioritaskan Kawasan perumahan cluster bekerjasama dengan pengembang. Itu artinya kelompok masyarakat yang mempunyai uang akan lebih diprioritaskan daripada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai uang.
Hak Cipta (c) 2022 Restu Rahmawati, Firman Firman
Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis
Markun Marhani salah satu aktor politik daerah yang memiliki background sebagai mantan narapidana, menjadi kandidat dengan usia paling tua, dan berlatar pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan calon lainnya, muncul sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2022. Kemenangan tersebut dianggap dapat terjadi karena terdapat hubungan klientelisme dalam pemilihan kepala desa. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis melakukan penelitian menggunakan teori patronase dan klientelisme yang dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati dilengkapi dengan konsep elit kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling dan snowball sampling dengan uji validitas triangulasi, melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan untuk mendapatkan pemenangannya dalam Pilkades Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Periode 2022-2028 Marhani menerapkan beberapa variasi bentuk patronase dan klientelisme yang ia lakukan dengan elit politik desa dan masyarakat sekitar. Bentuk variasi patronase dan klientelisme yang digunakan yaitu pembelian suara (vote buying), pemberian-pemberian pribadi (individual gifts), serta pelayanan dan aktivitas (service and activities). Selain menggunakan pola patronase dan klientelisme sebagai pola utama, kesuksesan Marhani ditunjang dengan budaya politik masyarakat Desa Purwadadi yang berada pada taraf budaya politik subjek (kaula) dengan didorong sifat pragmatisme masyarakat sekitar.
Hak Cipta (c) 2025 Nabila Azzahra, Faisal Fadilla Noorikhsan, Mohammad Ali Andrias, Komang Jaka Ferdian, La Ode Muhamad Muliawan
Pandangan yang Berbeda, Kepentingan yang Sama: Kemitraan Keamanan Jepang-India
Sejak awal masa Perang Dingin, Jepang bekerja sama dalam isu keamanan secara eksklusif dengan Amerika Serikat. Namun, pasca berakhirnya Perang Dingin, Jepang mulai memperluas hubungan keamanan bilateral dengan negara lain, meskipun negara-negara tersebut tidak memiliki kepentingan strategis yang sama, salah satunya dalah India. Artikel ini menganalisis keputusan Jepang memilih India sebagai mitra keamanan bilateral yang telah berjalan sejak tahun 2008. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan literatur untuk mengumpulkan data primer dan sekunder tahun 2008-2025. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis realisme neoklasik untuk menelusuri alasan Jepang memilih India sebagai mitra kerja sama keamanan walaupun kepentingan strategis keduanya berbeda. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif-deduktif dan metode triangulasi untuk menganalisis data yamg telah dikumpulkan. Analisis penelitian ini menekankan pada keterhubungan tekanan dan pengaruh sistematik, yaitu ketidakamanan maritim dan meningkatnya kekuatan Tiongkok, serta persepsi domestik terhadap pengaruh sistemik, yaitu persepsi pengambil keputusan Jepang seperti Perdana Menteri Abe. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan sistemik terhadap Jepang, khususnya meningkatnya kekuatan Tiongkok, mendorong Jepang untuk bekerja sama dengan negara di kawasan yang menganut nilai yang serupa. Selain itu, pidato “Confluence of the two seas” PM Abe juga merefleksikan pandangan positif pengambil keputusan Jepang. Kedua hal tersebut kemudian mendorong Jepang untuk memilih India sebagai mitra keamanannya.
Hak Cipta (c) 2025 Satrio Agung Wicaksono
Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan Strategi Penguatan
Rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan persoalan struktural yang terus menghambat konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia. Studi ini menyoroti keterbatasan implementasi kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap aktor kunci daalam proses rekrutmen, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Hambatan utama mencakup budaya patriarki yang mengakar, lemahnya jejaring sosial dan kapasitas teknis perempuan, serta praktik seleksi yang belum inklusif gender, ditambah dengan kendala geografis yang mempersempit partisipasi perempuan. Menggunakan teori representasi politik, gender, dan kelembagaan, studi ini menganalisis bagaimana struktur sosial dan kelembagaan yang bias turut mereproduksi ketimpangan tersebut. Kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan konsep kendala kelembagaan berbasis budaya lokal yang menjelaskan kegagalan afirmasi dalam konteks daerah. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan politik, reformasi mekanisme seleksi berbasis perspektif gender, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar empiris dan teoretis untuk membangun agenda demokrasi lokal yang lebih inklusif, adil gender, dan kontekstual.
Hak Cipta (c) 2025 Burlian Senjaya, Pahrudin HM
Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998
Dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Indonesia sendiri tentunya memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri biasanya berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa pada suatu negara. Setelah turunnya rezim tirani pada tahun 1998 tentunya menjadi langkah awal dari kebangkitan reformasi militer serta menuju arah pembentukan demokratisasi yang lebih baik di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukan indikasi positif dalam perjalanannya menuju ke arah demokrasi. reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. Sehingga, Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu mungkin saja tetap ada dan akan terjadi. Penyusunan artikel penelitian ini dibuat berdasarkan penggunaan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data studi pustaka dengan menghasilkan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bagaiamana reformasi militer saat ini di Indonesia, kemudian kebijakan politik dan lembaga terkait apa saja dalam kontrol militer pasca reformasi, dan penjelasan penilaian peneliti dalam hubungan sipil-militer di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Yusa Djuyandi, Arfin Sudirman, Nanang Suryana
Narasi Selat Muria dalam Membentuk Persepsi Publik atas Banjir Besar Demak Maret 2024: Sebuah Analisis Wacana Kritis
Narasi Selat Muria mendominasi wacana media sosial selama peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024. Sementara sejumlah penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekologis dan mitigasi bencana, penelitian ini mengeksplorasi hubungan kuasa dan praktik kewacanaan dalam mengonstruksi persepsi publik terhadap Banjir Besar Demak Maret 2024 melalui narasi Selat Muria. Dengan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough, penelitian ini menganalisis unggahan dua akun Instagram media lokal. Hasil analisis mengidentifikasi empat wacana utama: ekologis, positivis, spiritual, dan ketakutan. Narasi Selat Muria membentuk hubungan kekuasaan dalam produksi makna atas Banjir Besar Demak Maret 2024. Melalui narasi tersebut, identitas individu dan kolektif dinaturalisasi, dan lembaga penelitian diinstitusionalisasi, sehingga memengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam tindakan preventif, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Media sosial cenderung menggunakan narasi Selat Muria untuk menyederhanakan kompleksitas data material terkait peristiwa tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa narasi Selat Muria mengalihkan perhatian publik dari fakta material yang lebih mendesak. Wacana tentang “terbentuknya kembali Selat Muria” berfungsi sebagai mitos yang dapat memicu perlawanan sosial, terutama jika didukung oleh fakta material yang kuat, sehingga memperkuat legitimasi narasi tersebut.
Hak Cipta (c) 2025 Habib Yudha Pratama, Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Strategi Hegemoni China melalui Belt Road Initiative: Implikasi terhadap Tata Kelola Politik dan Keamanan di Asia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi China dalam membangun posisinya sebagai hegemoni baru di Asia melalui implementasi Belt and Road Initiative (BRI). Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan ekonomi politik internasional, penelitian ini mengkaji BRI dari perspektif merkantilisme dan liberalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI berfungsi sebagai alat strategis bagi China untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya melalui investasi besar di sektor infrastruktur global. Program ini meningkatkan konektivitas internasional, mempercepat perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di negara mitra. Namun, kekhawatiran terkait jebakan utang (debt trap) dan ketergantungan ekonomi muncul di beberapa negara penerima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI merepresentasikan merkantilisme modern yang menempatkan China sebagai aktor dominan dalam tata kelola politik dan keamanan di Asia.
Hak Cipta (c) 2025 Fadhli Zikri, Rizki Damayanti
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kota Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Rikolto Pada Tahun 2022
Penelitian ini akan menguraikan aktivitas paradiplomasi antara pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto Internasional terkait peningkatan kemampuan pelayanan pemerintah dalam menyediakan makanan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Praktik paradiplomasi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah pusat dalam peraturan KEMENDAGRI nomor 25 tahun 2020. Pelaksanaan praktik paradiplomasi ditujukan dengan maksud agar daerah dapat menerima manfaat secara langsung dari hasil kerjasama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana skema dan manfaat dari praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pengarsipan dan duplikasi dokumen resmi milik BAPPEDA Kota Surakarta. Kemudian, data sekunder penelitian ini adalah artikel penelitian terakreditasi dengan rentang waktu lima tahun kebelakang. Penelitian ini menemukan bahwa skema kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto merupakan skema kerjasama terusan dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil kerjasama tersebut berupa program Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak sebagai peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dalam menyediakan makanan yang aman dan sehat di lingkungan pendidikan; serta program penyuluhan pertanian perkotaan pada kelompok tani sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam sektor pangan berkelanjutan.
Hak Cipta (c) 2025 Maulana Dzikrul Alamsyah, Havidz Ageng Prakoso, Haryo Prasodjo
Kontestasi Budaya Dan Respons Negara terhadap Penerimaan LGBT: Perbandingan Antara Indonesia Dan Model Inklusivitas Di Eropa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan komunitas LGBT di Indonesia dalam perbandingan dengan model inklusivitas di beberapa negara Eropa, seperti Swedia dan Jerman. Menggunakan pendekatan teori konstruktivisme dan teori hak asasi manusia (HAM), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma budaya, nilai-nilai agama, dan konstruksi sosial mempengaruhi persepsi masyarakat dan kebijakan negara terhadap hak-hak LGBT. Teori konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana identitas budaya dan norma-norma sosial di Indonesia, yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan seperti Islam, membentuk sikap masyarakat dan kebijakan yang cenderung konservatif terhadap LGBT. Sebaliknya, negara-negara Eropa, yang lebih sekuler, mencerminkan konstruksi sosial yang berbeda, dengan norma-norma yang lebih terbuka dan mendukung inklusivitas. Teori HAM berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi perbedaan pendekatan kebijakan antara Indonesia dan Eropa terhadap hak-hak LGBT, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Di Indonesia, terdapat ketegangan antara prinsip-prinsip HAM internasional dan norma-norma budaya lokal yang mengarah pada resistensi terhadap pengakuan hak-hak LGBT. Sementara itu, negara-negara Eropa cenderung mengadopsi standar HAM sebagai dasar kebijakan inklusif yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi komunitas LGBT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder, seperti studi literatur, kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan artikel jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial dan identitas budaya di Indonesia berperan penting dalam membentuk kebijakan negara yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, sedangkan model inklusivitas di negara-negara Eropa didorong oleh pengakuan terhadap hak-hak universal dan prinsip kesetaraan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor budaya dan sosial dalam kebijakan publik terkait hak-hak LGBT, serta memberikan rekomendasi untuk membangun dialog yang lebih konstruktif antara norma lokal dan prinsip-prinsip HAM internasional dalam konteks Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Sritami Santi Hatmini, Agung Yudhistira Nugroho
Demokratisasi di tingkat lokal: NU dan Muhammadiyah dalam Pilpres 2024 di Kota Salatiga
Penelitian ini mengkaji fenomena demokratisasi di tingkat lokal. Hajatan elektoral di tahun 2024 menjadi momentum yang menarik untuk melihat bagaimana demokratisasi di tingkat lokal dan dinamikanya. Demokrasi merupakan agenda dan tuntutan reformasi yang perlu dikawal dan ditingkatkan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan analisis tentang bagaimana peran dan eksistensi NU dan Muhammadiyah dalam berkontribusi menjaga kualitas demokrasi yang berorientasi pada masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik wawancara dengan mewawancarai beberapa informan serta literatur dan Teknik analisis data untuk menganalisis dinamika NU dan Muhammadiyah di Tingkat lokal. Hasil penelitian tentang peran NU dan Muhammadiyah dalam kontestasi Pilpres 2024 menunjukkan bahwa kontestasi politik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh NU dan Muhammadiyah. Modalitas yang dimiliki oleh kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini masih memberikan pengaruh yang nyata dalam proses elektoral dan memiliki implikasi pada eksistensi ormas. Afiliasi dengan partai politik yang sangat dekat, terutama antara Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional di Salatiga, juga menciptakan relasi politik yang kuat secara elektoral. Demikian juga dengan NU yang memiliki solidaritas yang diarahkan oleh elite, juga meningkatkan eksistensinya dalam menghadapi kontestasi politik.
Hak Cipta (c) 2025 Imam Sumantri, Evany Sofia Prameswari, Agustinus Sugeng Priyanto
Sistem Multipartai dan Ambang Batas Parlemen: Studi Kasus Sistem Presidensial Indonesia dengan Perbandingan terhadap Jerman dan Taiwan
Paper ini membahas perlunya ambang batas parlemen dalam sistem multi-partai dan presidensialisme, dengan fokus Indonesia. Paper ini mengidentifikasi faktor-faktor yang seharusnya menentukan ambang batas optimal untuk lingkungan politik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tinjauan pustaka yang mendalam, penelitian ini mengadopsi pemikiran Mainwaring, yang menyoroti tantangan dalam kombinasi sistem presidensial dan multi-partai serta memberikan rekomendasi pengurangan jumlah partai melalui ambang batas yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan karena potensi kebuntuan di legislatif. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, studi ini merekomendasikan untuk mempertahankan atau menaikkan ambang batas parlemen dari 4% saat ini dan menolak usulan untuk menurunkannya, karena hal tersebut akan memperparah fragmentasi dan inefisiensi. Selain itu, studi ini mengusulkan penyederhanaan struktur fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi tiga fraksi saja: pendukung pemerintah, oposisi, dan independen. Dengan melakukan studi perbandingan ambang batas 5% yang diterapkan di Jerman dan Taiwan dengan sistem pemilu proporsional campuran, penelitian ini mengusulkan reformasi pemilu serupa di Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi suara yang terbuang, meningkatkan keterwakilan secara proporsional, dan mendorong pemerintahan yang lebih stabil
Hak Cipta (c) 2025 Karmel Hebron Simatupang
Mencermati Demokratisasi dalam Proses Kepengurusan Partai Politik di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses demokratisasi kepengurusan partai politik di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan demokrasi terkini. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi, dan proses kepemimpinan demokratis internal dalam sebuah partai dapat mencerminkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan perkembangan terkini demokratisasi kepengurusan partai politik di Indonesia. Penelitian terhadap partai politik semakin menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Partai politik di Indonesia cenderung fokus pada kekuasaan pemerintah dan mengabaikan kepentingannya sendiri. Mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang lebih ketat telah diterapkan untuk mengurangi nepotisme dan korupsi di dalam partai. Namun pengelolaan partai politik belum berjalan optimal, hal ini ditandai dengan adanya konflik kepentingan, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan kendala teknis. Penelitian ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh data sekunder terkait demokratisasi partai politik. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan analisis yang mempertimbangkan aspek penelitian jangka panjang. Masukan dari pembaca sangat dibutuhkan dalam pembuatan artikel selanjutnya.
Hak Cipta (c) 2025 Kaamiliaa Dewi, Achmad Nurmandi, Helen Dian Fridayani
Evaluasi Kebijakan Pertahanan Negara Indonesia dalam Membangun Efektifitas Strategi Penangkalan Wilayah.
Penelitian ini mendalami analisis kebijakan pertahanan negara Indonesia dan pengaruhnya terhadap pengembangan strategi penolakan wilayah, dengan fokus pada keamanan maritim. Latar belakang ini menyoroti pentingnya memahami evolusi kebijakan pertahanan Indonesia dan implikasinya terhadap dinamika keamanan regional. Tujuannya untuk mengkaji keselarasan antara tujuan kebijakan pertahanan Indonesia dengan perumusan strategi area denial, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder. Dengan menggunakan pedoman desain penelitian kualitatif Creswell, penelitian ini dengan cermat menelaah literatur, dokumen kebijakan, dan catatan sejarah yang ada untuk melihat tiga bidang utama: bagaimana kebijakan pertahanan nasional Indonesia telah berubah seiring berjalannya waktu, apa saja strategi penolakan bidang pertahanan utama, dan bagaimana pertahanan kebijakan telah mempengaruhi penciptaan strategi ini. Temuan-temuan menunjukkan adanya pergeseran postur pertahanan Indonesia ke arah pendekatan yang lebih berpusat pada maritim, dengan investasi pada sistem pertahanan maritim, tindakan A2/AD, dan taktik asimetris. Selain itu, analisis ini menunjukkan keselarasan yang signifikan antara tujuan kebijakan pertahanan Indonesia dan pengembangan strategi penolakan wilayah, yang menyoroti komitmen negara untuk menjaga kedaulatan teritorial dan kepentingan maritimnya. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman holistik mengenai kebijakan pertahanan Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional.
Kerjasama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hubungan luar negeri melalui kerjasama transgovernmental dalam skema sister city, khususnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Beijing Cina. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengangkat kasus kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama transgovernmental dalam kerangka sister city. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menjadi peluang besar dalam upaya pembangunan daerah. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era refiormasi. Sister City menjadi instumen bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai kepentingandaerahnya yang tentu sejalan dengan kepentingan nasional.
Hak Cipta (c) 2019 Henike Primawanti, Windy Dermawan, Widiya Ardiyanti
Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018
Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada waktu itu, masa populisme Islam yang kecewa terhadap sistem karena telah melahirkan kesenjangan melampiaskan kekecewaannya pada serangkaian Aksi Bela Islam I, II, dan III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Salah satu pasangan calon yang disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung pasangan Asyik adalah partai yang mendapat citra sebagai partai pro umat Islam. Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Asyik dalam debat kedua Pilgub Jabar diyakini sebagai salah satu upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan masa populisme Islam. Pada tulisan ini akan dianalisis bagaimana strategi pasangan Asyik untuk mengkonsolidasikan dukungan dari masa populisme Islam yang sebelumnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, masa populisme Islam berada dalam barisan Gerindra dan PKS sebagai oposisi penguasa.
Hak Cipta (c) 2019 Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, Diki Drajat
Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang
Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai dinamika persoalan dan tantangan kewargaan yang semakin kompleks. Kompleksitas kewargaan perkotaannya tentu memiliki konteks kerumitan yang begitu beragam, sesuai dengan demografi politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan yaitu studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dipilih merupakan kawasan- pinggiran perkotaan. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya disparitas perubahan konteks lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks masyarakat yang ‘terbelah’ pada wilayah Beluluk dan Kace Timur dalam konteks semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliense terhadap berbagai aspek identitas lokal masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.
Hak Cipta (c) 2019 Rendy Rendy, Dini Wulansari, Berlian Zarina
Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis terhadap reposisi pelembagaan oposisi di parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi parpol ini. Tulisan ini dengan studi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari referensi tentang partai politik dan pemilu serta relasi kuasa antar kekuatan politik. Tulisan ini mengambil setting celah parlemen yang membutuhkan kehadiran lembaga kontrol terhadap fungsi penyeimbang kekuasaan eksekutif sebagai konsekuensi dari pengejawantahan kewenangan yang cenderung dilematis. Penulis menyimpulkan bahwa jejaring masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dominan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan parlemen, maka reposisi organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai representasi utuh dan ideal dari kepentingan masyarakat banyak, menjadi pilihan terbaik untuk meredam menguatnya demokrasi kolusif. Sinkronisasi regulasi, niat baik dari partai politik, peran control masyarakat civil, dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju.
Hak Cipta (c) 2019 Sandy Pratama, Arief Hidayat, Putri Aisyah
Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif
Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai dadan yang diamatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini memyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.
Hak Cipta (c) 2019 Agam Primadi, David Efendi, Sahirin Sahirin
Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia
Stunting menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia adalah faktor utama penentu kesuksesan sebuah negara. Studi ini bertujuan melihat hulu-hilir upaya penanggulangan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Sumber data berupa analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan stunting, namun pada kenyataannya angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan stunting terkesan masih berada pada tataran menara gading, sementara pada tataran akar rumput sendiri yang merupakan ujung tombak upaya percepatan penanggulangan stunting, isu stunting seolah masih terdengar asing. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program pemerintah saja, sebab penanggulangan stunting adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun.
Hak Cipta (c) 2019 Rini Archda Saputri, Jeki Tumangger
Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International
Greenpeace Indonesia saat ini menyoroti Wilmar Internasional sebagai pelaku deforestasi. Greenpeace Indonesia menekan Wilmar International untuk berkomitmen mengimplementasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) mereka lewat pembentukan jaringan advokasi transnasional guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode tersebut, Greenpeace Indonesia berhasil membuat Wilmar International terdesak dan merubah perilakunya. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut menekan dan memantau perilaku aktor target melalui teori Transnational Advocacy Network Keck & Sikkink. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia sangat optimal dalam melakukan strategi Information Politics dan Leverage Politics. Greenpeace Indonesia memiliki metode yang kreatif dan konfrontatif dalam mengimplementasikan strategi Symbolic Politics. Tetapi kelemahan dari strategi ini yaitu Greenpeace Indonesia terkesan eksklusif dalam melakukan aksi-aksinya oleh NGO lingkungan lain khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi ini yaitu Accountability Politics dimana Greenpeace Indonesia tidak memiliki komitmen dari Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE.
Hak Cipta (c) 2020 Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan
Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung
Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara lebih mandiri dalam mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan memaksimalkan penerimaan PAD. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan, pajak hotel serta pajak reklame terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan menghitung data berupa laporan realisasi anggaran keuangan daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan menggunakan rasio laju pertumbuhan dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan PAD Kabupaten Belitung lebih baik daripada Kota Pangkalpinang. Laju pertumbuhan pajak hiburan Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya tidak berhasil, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hiburan di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel di Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Pangkalpinang tidak berhasil sedangkan Kabupaten Belitung kurang berhasil, sementara kontribusi pajak hotel keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak reklame keduanya tidak berhasil sedangkan kontribusi yang diberikan pajak reklame keduanya sangat kurang.
Hak Cipta (c) 2020 Ovina Mastira, Nizwan Zukhri, Darman Saputra
A Critical Analysis On Margaret E. Roberts (2018), Censored: Distraction And Diversion Inside China’s Great Firewall
Margaret E. Robert book builds on a foundation of the basic law of economy which is the relationship between supply and demand. She argues that censorship Chinese government censorship has violated free market law. In her book, she specified three mechanisms of censorship; fear, friction, and flooding (Roberts 2018). She explained in detail how Chinese’s people reactions toward the censorship in chapter four, five and six. In this paper, I challenged Roberts idea that fear is not part of the censorship mechanism. I have two arguments; first fear is emotion it needs stimuli to appear. Second fear and curiosity are motivation behind information seeking. Fear appeared from negative experience while curiosity appeared from positive outcomes. Fear is part of information behavior, it works like a brake system (Heinstrom 2010). Through fear, the disappointment and punishment will be evaluated by individuals to decide the next move. Fear is something dynamic, as time evolve it creates sensitivity, but it does not stop the basic need of information. American astronaut Thomas P. Stafford mentioned that evolution made us the ultimate learning machine, and the ultimate learning machine needs to be oiled by curiosity (Stafford 2012). At the end of my paper, I suggested Roberts to consider using word threat as one of censorship mechanism rather than fear.
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi
Peran deradikalisasi oleh FKPT Propinsi Jambi. Diawali dari asumsi bahwa FKPT merupakan agen penting dalam melakukan deradikalisasi, maka penelitian ini berupaya menyorot kinerja dan hasil yang telah dicapai oleh lembaga ini. Di samping sudah menjadi dari kerja FKPT, deradikalisasi menjadi topik makalah ini berdasarkan asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Dengan pedekatan empirik, penelitian ini hendak menjelajahi beberapa hal: 1) menganalisis pelaksanaan program deradikalisasi FKPT di Propinsi Jambi; 2) menganalisis pengaruh program deradikalisasi FKPT bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya terorisme. Hasil Penelitian menemukan bahwa FKPT dalam menjalankan tugaskan bekerja secara efisien dengan memanfaatkan para broker sebagai perpanjangan tangan dalam menyemai misi deradikalisasi. Kelemahan ditemukan manakala ditemui bahwa pemahaman masyarakat masih belum bergeser pada nilai-nilai ideologis yang dikehendaki. Ada kecendrungan justru faham kekerasan agama meningkat. Karena itu, disarankan agar FKPT bekerja secara lebih luas menjangkau akar rumput, terutama masyarakat dan mahasiswa/pelajar. Ini penting karena faham-faham radikalisme yang berpotensi pada tindakan terorisme banyak ditemukan pada kelompok tersebut.
Hak Cipta (c) 2020 Mohamad Rapik, Bunga Permatasari
Penerapan Kota Cerdas melalui Citizen Relation Management dalam Pelayanan Publik
Provinsi Jakarta menerapkan kota cerdas melalui program Citizens Relation Management yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Program tersebut untuk mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа mеmbаntu dіnаѕ dаn kеlurаhаn аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі serta mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа. Pеrmаѕаlаhаn yаng dі lаpоrkаn mеlаluі аplіkаѕі CRM dіаntаrаnyа аdаlаh kеmаcеtаn, pаrkіr lіаr, pеlаnggаrаn, ѕаrаnа prasarana lalu lіntаѕ dan kerusakan infrastruktur jalan. Mеtоdе yang digunakan dalam penelitian іnі аdаlаh mеtоdе pеnеlіtіаn kuаlіtаtіf. Metode pengumpulan dаtа yang digunakan dalam pеnеlіtіаn іnі yaitu wаwаncаra, оbѕеrvаѕі serta dоkumеntаѕі. Hаѕіl pеnеlіtіаn bahwa prоgrаm CRM ѕudаh berjalan baik kаrеnа ѕеtіаp indikator yang digunakan ѕudаh mencakup aspek pеlаkѕаnааn dаrі prоgrаm CRM. adapun bеbеrаpа kеndаlа dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM yaitu mаѕіh tеrdаpаt аpаrаtur dі kеlurаhаn yаng bеlum mеngеrtі pеnggunааn dаrі аplіkаѕі CRM.
Hak Cipta (c) 2020 Asya Putri Cahyani, Samsul Ode, Dewi Maria Herawati