Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura

Managing the Regional Land Assets Resulting from the Expansion of Jayapura Regency

Penulis

  • Taufik Raharjo Politeknik Keuangan Negara STAN image/svg+xml
  • Aditya Wirawan Politeknik Keuangan Negara STAN image/svg+xml
  • Reni Shintasari Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Cenderawasih
  • Fery Samodra Regional Office, National Land Agency

DOI:

https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139

Kata Kunci:

Administrasi, Aset, Aset Daerah, Properti Daerah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah oleh Pemerintah Kota Jayapura pasca pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Selain itu, penelitian ini mencoba mengungkap kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah serta mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kendala yang timbul pasca pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang kredibel sesuai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset daerah atau Barang Milik daerah (BMD) telah dilaksanakan dengan baik karena kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. namun terdapat catatan bahwa ada beberapa aset yang memiliki nilai tinggi masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, sedangkan untuk aset yang merupakan aset bergerak tidak diserahkan sehingga untuk aset bergerak perlu adanya pengadaan baru.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Biografi Penulis

  • Taufik Raharjo, Politeknik Keuangan Negara STAN

    The author completed the Master's degree in Management at Sebelas Maret University, 2012. Currently, he's pursuing his Doctoral degree at the School of Business, Bogor Agricultural University. The author is a lecturer in the Asset Management Diploma III Program at the State Finance Polytechnic (STAN).

  • Aditya Wirawan, Politeknik Keuangan Negara STAN

    The author completed the Master's degree in Notary at Diponegoro University in 2010. Currently, while working as a lecturer in Applied Management of Public Assets at the State Finance Polytechnic (STAN), he's pursuing his Doctoral degree at the Doctoral Program in Law, Diponegoro University. 

  • Reni Shintasari, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Cenderawasih

    The author completed his Master's degree in Social Development and Welfare at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada in 2017. While working as a teaching staff in the Department of Sociology, Social Welfare Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Cenderawasih, she's pursuing her Doctoral degree in Political Governance at Universitas Gadjah Mada. 

  • Fery Samodra, Regional Office, National Land Agency

     An alumni of the Diploma IV Land Studies Program at the National Land College (STPN) Yogyakarta in 2016. Currently working as a staff member in the Land Procurement and Land Development Division at the Regional Office of the National Land Agency in Papua Province.

Referensi

Aira, A. (2015). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. Kutubkhanah, 17(1), 21–39. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.807

Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelengaraan Otonomi Daerah. JIAGANIS, 3(1). https://doi.org/10.31227/osf.io/p4eq3

Bao, B. (2013). Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 1(2), 46–58. https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.46-58

Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. PT Pustaka Pelajar.

Indonesia, R. (2001). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, R. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri.

Indonesia, R. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri.

Kaganova, O., & Nayyar-Stone, R. (2000). Municipal real property asset management: An overview of world experience, trends and financial implications. The Journal of Real Estate Portfolio Management, 6(4), 307–326. https://doi.org/10.1080/10835547.2000.12089624

Kamuli, S. (2010). Otonomi Daerah Dalam Memperkokoh Integritas Bangsa. Jurnal Inovasi, 7(04).

Mardiasmo, D. (2012). State asset management reform in Indonesia: a wicked problem [Doctoral dissertation]. Queensland University of Technology.

Mardiasmo, D., Sampford, C., & Barnes, P. (2012). The Exemplification of Governance Principles within State Asset Management Laws and Policies: The Case of Indonesia. Dalam Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability (hlm. 613–631). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-493-7_48

Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 8(2). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842

Romlah, S., & Asrida, W. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 5, no. 1, Apr. 2018.

Rosita, R., & Zulkarnaini, Z. (2021). PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DAERAH DI PROVINSI RIAU (Studi kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Journal Publicuho, 4(2). https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18661

Simamora, R., & Halim, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1).

Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Kelola: Jurnal Sosial Politik, 1(2), 74–97. https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777

Unduhan

Diterbitkan

2024-01-31

Terbitan

Vol 5 No 2 (2024): Journal of Political Issues

Bagian

Research Articles

Lisensi

  1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial-Share Alike (CC BY-NC-SA).
  2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan (misalnya, mengirimnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam bentuk buku), dengan pengakuan atas publikasi awal di jurnal ini.
  3. Setiap publikasi (cetak/elektronik) bersifat terbuka untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan yang disebutkan di atas, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta.

Cara Mengutip

Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura: Managing the Regional Land Assets Resulting from the Expansion of Jayapura Regency. (2024). Journal of Political Issues, 5(2), 134-145. https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.139